BPK Temukan 29 Kasus Penyelewengan Uang Negara
BPK Temukan 29 Kasus Penyelewengan Uang Negara
Sumber: Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I-2010 menemukan indikasi kerugian atau pidana sebanyak 29 kasus senilai Rp 184 miliar dan US$ 8,38 juta.
Sementara sampai dengan semester I-2010 hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah 293 kasus senilai Rp 31,14 triliun dan US$ 481,38 juta.
"Sedangkan untuk semester I-2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 29 kasus senilai Rp 184 miliar dan US$ 8,83 juta," ujar Ketua BPK Hadi Poernomo dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (12/10/2010).
Rincian 29 kasus tersebut adalah sebagai berikut, sebanyak 1 kasus senilai Rp 7,96 miliar disampaikan ke Kepolisian, sebanyak 12 kasus senilai Rp 79,82 milia dan US$ 8,83 juta disampaikan ke Kejaksaan, serta sebanyak 16 kasus senilai Rp 96,21 miliar diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Hadi Poernomo menyatakan, terungkap bahwa mulai 2005 sampai akhir semester I-2010 terdapat 49.238 rekomendasi senilai Rp 269,75 triliun dan sejumlah valas belum ditindaklanjuti.
Selain itu, terdapat 32.131 rekomendasi senilai Rp 834,15 triliun dan sejumlah valas telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi atau masih dalam proses tindak lanjut.
"Atas temuan yang belum ditindaklanjuti dan yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi, kami berharap agar DPR terus mendorong auditee sesuai dengan kewenangannya agar menindaklanjuti rekomendasi BPK," jelasnya.
Dalam semester I-2010 juga terdapat temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.
Temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung adalah senilai Rp93,01 miliar dengan rincian setoran dari pemerintah pusat senilai Rp 51,45 miliar dan pemerintah daerah senilai Rp 41,56 miliar.
diposting oleh wening mardaningrum @ 03.59
0 Komentar
